DI dunia birokrasi, anggaran adalah segalanya. Tapi di Lampung, anggaran bukan cuma angka, tapi juga seni. Kalau seniman butuh kanvas, Pemprov Lampung punya DAU Rp11,12 miliar yang ternyata bisa dilukis ke mana saja, asal warnanya cocok dan tidak terlalu mencolok.
Menurut laporan BPK RI yang disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD, dana ini dialokasikan tidak sesuai kebutuhan. Tapi siapa kita? untuk menilai kebutuhan? Mungkin saja lem aibon dianggap penting untuk ketahanan nasional, atau perjalanan dinas ke Bali dibungkus sebagai studi sosiokultural pantai.
Yang menarik, meskipun anggaran nyasar sana-sini, Pemprov tetap diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini ibarat temanmu nyontek terang-terangan tapi tetap jadi ketua kelas. Kita bingung, tapi ya ikut tepuk tangan.
Selain itu, empat OPD terciduk melakukan perjalanan dinas dengan anggaran yang sedikit, tapi bersemangat. Kelebihan bayar Rp2,13 miliar. Kita belum tahu apakah mereka ke luar kota atau sekadar ke luar jalur. Tapi yang jelas, laporan keuangannya lebih mahal dari itinerary honeymoon.
Mungkin mereka sedang studi banding ke planet lain, mempelajari sistem tata surya yang bebas dari aturan BPK. Atau bisa jadi mereka memang sekadar mampir ke kafe pinggir jalan yang menunya pakai istilah bahasa Prancis karena kalau rapat nggak disertai latte, hasilnya bisa kabur.
Tak hanya perjalanan dinas yang kreatif. Jasa konsultasi juga ikut tampil beda. Ada enam perangkat daerah yang membayar konsultan langsung ke perorangan. Aturannya dilompati, uangnya mengalir deras: Rp1,14 miliar hilang arah. Mungkin mereka konsultasi via mimpi, atau pakai pendekatan zen, tak usah rumit, langsung transfer saja.
Sementara itu, proyek fisik seperti jaringan dan irigasi ikut menyumbang drama. Dari 23 paket, ditemukan penyusutan volume dan penyimpangan spesifikasi. Kalau proyek ini manusia, mungkin sudah ikut diet ketat dan ganti gaya rambut. Kelebihan bayarnya? Rp1,58 miliar. Tambahkan 21 proyek jasa konstruksi yang juga salah baca gambar, total jadi Rp2,3 miliar lebih yang nyeleneh.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menanggapi semua ini dengan jiwa besar dan kalimat yang sangat rapi. Katanya, akan segera menyusun rencana aksi agar seluruh temuan ditindaklanjuti. Kita doakan rencana aksinya bukan cuma masuk folder 2025, nanti beneran_fix yang disimpan di desktop tapi tak pernah dibuka lagi.
Dan rakyat? Masih sabar. Karena rakyat Lampung sudah kebal dengan janji yang dibungkus rapi seperti proposal musrenbang yang penuh tabel tapi miskin realisasi. (*)
