Bandar Lampung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengikuti kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Dinas Kominfo, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Rabu (25/2/2026).
Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, hadir mengikuti kegiatan tersebut. Ia didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
Rapat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah. Dalam arahannya, Dirjen Otonomi Daerah menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adapun substansi pembahasan dalam rembuk tersebut meliputi evaluasi terhadap sejauh mana layanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, forum ini juga mengidentifikasi berbagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada pemerintah daerah, serta menginventarisasi dukungan konkret yang dapat dilakukan Ditjen Otonomi Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah.
Wakil Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pusat dan daerah merupakan kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pemetaan potensi daerah dan penguatan kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, pembahasan mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi fokus penting, guna memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan infrastruktur dapat berjalan secara optimal dan merata.
Partisipasi Pemkot Bandar Lampung dalam forum tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
