Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Lampung Selatan

Ada Apa dengan SMKN 1 Natar? Program Revitalisasi Rp1,24 Miliar Jadi Sorotan

×

Ada Apa dengan SMKN 1 Natar? Program Revitalisasi Rp1,24 Miliar Jadi Sorotan

Share this article
Example 468x60
Spread the love

Lampung Selatan,-Pengelolaan anggaran program revitalisasi SMK Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, senilai Rp1.242.837.000 menjadi sorotan. Dugaan tidak optimalnya keterlibatan Tim Pembangunan dan Pengembangan Satuan Pendidikan (P2SP), juga ketidaktransparanan pemasok bahan material, serta belum terungkapnya mekanisme pertanggungjawaban anggaran menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri.

Berdasarkan dokumen perjanjian bantuan Nomor 12913/D2/KU.07.00/2026 tertanggal 4 September 2026, pelaksanaan program dijadwalkan berlangsung mulai 14 September hingga 15 Desember 2026. Dana bantuan revitalisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disalurkan langsung ke rekening sekolah, bukan melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Lingkup pekerjaan meliputi rehabilitasi Gedung G yang terdiri atas tiga ruang kelas, Gedung H dengan dua ruang kelas, bengkel Teknik Kendaraan Ringan (TKR), lima unit toilet, serta pengadaan perabot berupa meja dan bangku.

Dengan nilai bantuan mencapai Rp1,24 miliar, pengelolaan dana perlu didukung pencatatan dan dokumentasi yang dapat diperiksa. Proses perencanaan, pembelian material, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian antara dana yang digunakan dan pekerjaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan, keterlibatan P2SP dalam pengelolaan program diduga tidak optimal. Pembelian material bangunan disebut lebih banyak ditangani secara langsung oleh kepala sekolah.

“Kami juga ingin mengetahui material dibeli dari mana, siapa pemasoknya, dan siapa yang bertanggung jawab atas proses pembelian material. Apalagi, program ini menggunakan dana negara sehingga proses pembelian dan penggunaannya harus jelas,” ujar sumber pertama.

Ketidakjelasan pemasok material juga menjadi persoalan yang perlu dijawab. Nota atau faktur pembelian, bukti pembayaran, catatan penerimaan barang, dan laporan penggunaan dana dapat membantu menjelaskan bagaimana transaksi dilakukan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan pekerjaan.

Selain persoalan pengelolaan anggaran, keberadaan material hasil bongkaran bangunan juga menjadi hal yang perlu ditelusuri. Sejumlah sumber menyatakan bahwa material yang semestinya masih berada di lingkungan sekolah setelah proses pembongkaran kini sudah tidak terlihat di lokasi.

Sumber internal lainnya menyoroti pentingnya pencatatan material dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Anggarannya lebih dari Rp1,2 miliar. Karena itu, nota pembelian, bukti pembayaran, catatan material yang diterima, dan laporan penggunaan anggaran harus jelas. Material hasil bongkaran juga perlu diketahui pencatatannya dan bagaimana penanganannya. Apalagi pekerjaan dijadwalkan selesai pada Desember, sehingga mekanisme serah terima dan pertanggungjawabannya perlu dipastikan,” kata sumber kedua.

Di sisi lain, masa jabatan Kepala SMKN 1 Natar, Drs. Sukurno, MM, menurut informasi yang diperoleh diperkirakan berakhir pada Desember 2026. Waktunya berdekatan dengan jadwal penyelesaian program revitalisasi yang ditetapkan pada 15 Desember 2026.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme keberlanjutan pekerjaan dan pertanggungjawaban apabila terjadi pergantian kepala sekolah sebelum seluruh tahapan program selesai. Penjelasan diperlukan mengenai proses serah terima dokumen, pencatatan penggunaan anggaran, laporan perkembangan pekerjaan, serta pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban program.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 1 Natar, Drs. Sukurno, MM, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp ke nomor 0895-0534-XXXX. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan dugaan belum optimalnya keterlibatan P2SP, mekanisme pembelian material, keberadaan material hasil bongkaran, serta pertanggungjawaban anggaran program revitalisasi yang bersumber dari APBN. (Red)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *