Bandar Lampung – Gelombang teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini menerjang berbagai sektor kehidupan tak pelak menjadi pisau bermata dua bagi dunia jurnalistik.
Di satu sisi menawarkan efisiensi, namun di sisi lain menjadi ujian berat bagi marwah dan integritas para pencari berita.
Memahami urgensi isu tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan atensi khusus dalam Diskusi Publik bertajuk “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus Kecerdasan Buatan (AI)” yang digelar di Balai Wartawan, PWI Lampung, Senin (17/11).
Dalam forum intelektual yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung sebagai bagian dari Pekan Pendidikan Wartawan ini, Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dr. Veni Devialiesti, untuk hadir mewakili Walikota.
Kehadiran Dr. Veni bukan sekadar formalitas protokoler semata, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah menyadari betul betapa vitalnya peran pers yang sehat di era algoritma.
Dalam diskursus yang berkembang, ditekankan bahwa di tengah banjir informasi yang diproduksi oleh mesin, sentuhan manusia berupa verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik justru menjadi “mata uang” yang paling berharga.
“Teknologi boleh saja berlari cepat, namun integritas wartawan adalah jangkar yang menjaga agar informasi publik tidak hanyut dalam disinformasi,” ujar Veni, menyiratkan pesan Walikota tentang pentingnya profesionalisme pers.
Insan Pers Mitra Strategis
Pemerintah Kota Bandar Lampung memandang insan pers bukan sekadar penyebar kabar, melainkan mitra strategis dalam pembangunan.
Sinergitas antara pemerintah dan media menjadi krusial untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui dukungan terhadap kegiatan edukatif seperti yang digagas PWI Lampung ini, Pemkot berharap kompetensi wartawan di Bandar Lampung terus terasah.
Sehingga, di tengah gempuran kecerdasan buatan, wartawan tetap berdiri tegak sebagai pilar keempat demokrasi yang menjaga kewarasan publik. (ADV)
