Bandar Lampung,-Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bandar Lampung menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai persoalan terkait lambatnya proses administrasi, tata kelola internal, dan dinamika yang dinilai menghambat kinerja layanan publik, Kamis (4/12/2025).
Salah satu isu yang paling mencuat adalah lambatnya proses Inaproc, sistem yang digunakan pemerintah daerah dalam pengadaan serta administrasi kerja sama media. Proses yang tersendat ini dinilai berdampak langsung pada media lokal yang selama ini menjadi mitra Pemerintah Kota Bandar Lampung. Keterlambatan administrasi tersebut memunculkan ketidakpastian sekaligus menghambat alur kerja bagi perusahaan media yang telah memenuhi seluruh prosedur.
Menurut sumber media yang tidak ingin disebutkan namanya mempertanyakan mengapa proses Inaproc bisa terkendala, padahal ia mengaku telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan.
“Kami sudah mengikuti prosedur yang jelas, tertib administrasi, dan semua persyaratan sudah kami penuhi. Tapi prosesnya tetap terkendala. Ini yang membuat kami bingung,” ujarnya.
Sumber media lainnya bahkan menilai tata kelola di Kominfo Kota Bandar Lampung tidak mencerminkan profesionalisme sebuah instansi yang mengurusi pengelolaan informasi pemerintah daerah.
“Manajemen sekelas Dinas Kominfo Kota kok bisa amburadul begini? Ini justru memperlihatkan ketidakprofesionalan. Dinas yang mengatur informasi seharusnya jadi contoh, bukan malah membuat masalah,” tegasnya.
Kondisi ini pada akhirnya menghambat alur kerja dan berdampak pada proses yang berkaitan dengan media. Diduga, kisruh internal di lingkungan Kominfo inilah yang menyebabkan proses administrasi yang seharusnya berjalan lancar justru terhambat oleh persoalan tersebut.
Sorotan terhadap Kominfo semakin menguat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait jumlah media dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan itu menjadi pertanyaan publik mengenai mekanisme verifikasi media, sistem pengawasan, dan bagaimana tata kelola internal berjalan di Dinas Kominfo.
Berbagai persoalan tersebut membuat banyak pihak menilai perlu adanya keterbukaan informasi dan klarifikasi resmi dari Dinas Kominfo. Publik menanti penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi di internal dinas serta langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memperbaiki kondisi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung, Veni Devialesti, belum memberikan tanggapan, Publik berharap Dinas Kominfo dapat segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlarut dan untuk memastikan transparansi tata kelola informasi tetap terjaga.
Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon, pesan WhatsApp, hingga mendatangi langsung kantor Diskominfo Kota Bandar Lampung belum mendapatkan respons dari pihak kepala dinas. (Red)
