Bandar Lampung,-Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau pihak swasta dan masyarakat untuk turut ambil bagian dalam memeriahkan penerbangan perdana rute Lampung-Malaysia yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Februari mendatang.
Imbauan tersebut sekaligus meluruskan rumor yang sebelumnya beredar mengenai adanya paksaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut menggunakan anggaran dinas.
“Tidak ada paksaan untuk ASN. Informasi itu keliru. Yang ada, kami hanya mengajak dan mengimbau masyarakat maupun swasta yang memang berencana bepergian ke Malaysia agar bisa ikut memanfaatkan sekaligus memeriahkan penerbangan perdana 12 Februari nanti,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Rabu (11/2/2026).
Menurut Marindo, ajakan kepada masyarakat merupakan bentuk rasa syukur atas kembalinya Bandara Raden Inten II melayani penerbangan internasional.
“Kita patut bersyukur Bandara Lampung kembali berstatus internasional. Untuk OPD, kami hanya meminta agar membantu menyosialisasikan kepada stakeholder, keluarga, maupun masyarakat yang ingin ke Malaysia supaya memanfaatkan rute ini. Jadi konotasinya bukan ASN dipaksa, apalagi menggunakan anggaran dinas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, tidak ada kebijakan perjalanan dinas luar negeri terkait kegiatan tersebut.
“Tidak ada perjalanan dinas. Surat yang beredar hanya bersifat imbauan untuk menyukseskan pengaktifan kembali rute internasional ini,” jelasnya.
Diketahui, penerbangan perdana rute Lampung–Malaysia akan dilayani maskapai TransNusa dengan jadwal keberangkatan pukul 12.30 WIB menuju Kuala Lumpur International Airport (KLIA).
Penerbangan inaugural ini menjadi tahapan penting dalam proses pengembalian status Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional.
“Karena salah satu syaratnya adalah adanya penerbangan internasional perdana dalam kurun waktu tertentu,” tambah Marindo.
Dengan kembali dibukanya rute internasional tersebut, Pemprov Lampung berharap konektivitas global daerah semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta sektor pariwisata. (*)
